Salsa
Banyuwangi Barat – Perum Perhutani KPH Banyuwangi Barat mendukung sepenuhnya Forum Group Discussion (FGD) yang digagas oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Banyuwangi dengan tema “Membangun Peradaban Positif di Era Digital: Memahami Kerja dan Etika Jurnalisme Profesional” yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Santika di Jalan Letjend S. Parman No. 15, Banyuwangi, pada Sabtu (06/12/2025).
FGD tersebut dihadiri oleh tokoh pers nasional, yaitu Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Muhammad Jazuli, Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan dan Ketua Pengurus Daerah (Pengda) IJTI Jawa Timur Ahmad Wilyanto. Juga dihadiri Kapolresta Banyuwangi, Asisten Pemerintahan Kesra Pemkab Banyuwangi, Dandim 0825 Banyuwangi, Wakil ketua DPRD Banyuwangi, Danpuslatpur 7 Marinir Lampon, Palaksa Lanal Banyuwangi serta Perhutani KPH Banyuwangi Barat.
Kepala Perhutani (Administratur) KPH Banyuwangi Barat, Muklisin mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung upaya IJTI Banyuwangi dalam FGD untuk membangun peradaban positif di era digital dengan memahami kerja dan etika jurnalisme professional.
“Memahami cara kerja jurnalisme profesional melibatkan pemahaman yang mendalam tentang proses pengumpulan, verifikasi, dan penyampaian berita. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai kompas moral bagi para jurnalis dalam menjalankan tugas mereka untuk melayani kepentingan publik, ” ujar Muklisin.
“Dengan mematuhi proses kerja yang teliti dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika ini, jurnalisme profesional berfungsi sebagai pilar penting dalam masyarakat demokratis, memastikan warga negara mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang terinformasi, ” pungkasnya.
Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol. Rama Samtama Putra dalam sambutannya mengatakan bahwa profesionalisme media menjadi salah satu pilar stabilitas keamanan daerah dan citra Banyuwangi di tingkat nasional.
“Arus informasi di era digital membawa risiko yang perlu diantisipasi antara lain disinformasi yang kini tidak lagi hanya menjadi isu komunikasi melainkan juga telah berkembang menjadi persoalan yang berdampak langsung pada stabilitas sosial dan citra daerah, ” jelas Kapolresta.
“Unggahan yang tidak akurat dapat memicu keresahan dan memengaruhi kepercayaan publik dan dampaknya bisa meluas hingga menghambat program pembangunan, ” tegasnya.@Red.
