Updates.
SURABAYA – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kota Surabaya per Oktober 2025 yang mencapai Rp234, 44 miliar ternyata bukan sekadar tumpukan dana yang tak terpakai. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa angka tersebut merupakan cerminan dari pola pengelolaan keuangan daerah yang sangat adaptif terhadap fluktuasi pendapatan dan kebutuhan operasional Kota Pahlawan. Ini adalah bukti nyata bagaimana pemerintah kota mengelola anggaran secara bijak dan strategis untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan lancar.
Menurut Wali Kota Eri Cahyadi, struktur pendapatan daerah Surabaya secara fundamental terbagi menjadi dua pilar utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari kontribusi warga dan bisnis di kota ini, serta Transfer ke Daerah (TKD) yang merupakan sokongan dana dari pemerintah pusat. Kedua sumber ini menjadi jantung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Jadi anggaran ada dua. Pendapatan yang PAD murni dari kota, dan pendapatan yang turun dari pemerintah pusat. Ada bagi hasil, ada TKD, macam-macam, " jelas Wali Kota Eri Cahyadi di Surabaya, Senin (27/10/2025).
Beliau merinci lebih lanjut, bahwa dominasi PAD dalam pemasukan Kota Surabaya, yang mencapai sekitar 75 persen, memberikan fleksibilitas namun juga menuntut kehati-hatian. Pendapatan yang sangat bergantung pada PAD inilah yang terkadang membuat beberapa proyek besar tidak bisa langsung digeber di awal tahun anggaran.
"Seperti Surabaya, itu 75 persen dari PAD asli. Yang dari pusat seperti dibuat bayar DAU (Dana Alokasi Umum). Nah berarti apa? Di setiap bulan, maka harus ada uang yang memang ada Silpa, ” ujarnya.
Dana SILPA ini, lanjut Eri Cahyadi, memiliki peruntukan yang sangat vital. Dana tersebut menjadi bantalan keuangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan esensial dan wajib yang harus dibayar setiap bulan, seperti gaji para aparatur sipil negara, tagihan listrik, dan kebutuhan air bersih.
"Yang belanja wajib itu harus tersimpan, tidak boleh digunakan. Nilainya (listrik dan air) itu sekitar Rp400-Rp500 juta per bulan, " ungkapnya.
Kondisi SILPA yang sehat ini, menurut Wali Kota Surabaya, adalah hal yang lumrah ditemukan di kota-kota besar yang mengandalkan PAD tinggi. Ini bukan indikasi pemborosan, melainkan sebuah keharusan untuk menjaga stabilitas keuangan.
"Maka dari itu, hampir semua kota besar, termasuk Surabaya, baru bisa memulai proyek di pertengahan tahun. Karena uang kita itu adalah uang PAD. Dan kita harus mempertahankan (uang) yang rutin, yang harus kita bayar setiap bulan, " tegasnya. (PERS)
